LIPOSONLINE.COM – Ribuan mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) dan UIN Raden Fatah Palembang, menggelar aksi demo di halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Senin 5 Oktober 2026.
Aksi demo mahasiswa tersebut menjadi bentuk keprihatinan mahasiswa terhadap kondisi kabut asap, yang semakin parah akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Sumsel.
Dalam aksi demo tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah kritik, sekaligus tuntutan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel agar penanganan karhutla dilakukan lebih serius, cepat, dan menyeluruh.
Kedatangan ribuan mahasiswa tersebut langsung diterima Gubernur Sumsel Herman Deru.
Di hadapan mahasiswa, Herman Deru menyampaikan apresiasi atas aksi damai yang dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat Sumsel.
Baca Juga :Hadiri HUT TNI 2026, Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana Tegaskan TNI Polri Harga Mati
“Atas nama pribadi dan segenap Pemerintahan Provinsi Sumsel, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya,” terang Herman Deru dikutip dari sumeks.disway.id.
Menurut Deru, dalam penanganan bencana karhutla, tugas gubernur adalah mengorkestrasi seluruh kekuatan yang ada, mulai dari upaya pencegahan hingga penanggulangan ketika kebakaran terjadi.
Ia menjelaskan, Pemprov Sumsel bahkan telah menetapkan status siaga karhutla selama kurang lebih enam bulan terakhir.
Status siaga tersebut, kata Deru, tidak berjalan sendiri. Pemprov Sumsel melibatkan berbagai komponen, mulai dari aparat penegak hukum (APH), TNI-Polri, masyarakat peduli api, bupati dan wali kota, BPBD hingga para relawan.
Deru juga mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi Sumsel dalam menangani karhutla.
Baca Juga :Pemerintah Siapkan Lagi BSU Rp900 Ribu Akhir 2026 Untuk 13,3 Juta Pekerja, Ini Bocoran Syaratnya
Saat ini, Sumsel memiliki lahan gambut sekitar 1,4 juta hektare. Lahan gambut tersebut memiliki potensi tinggi mengalami kebakaran, terutama ketika musim kemarau tiba.
Kondisi tersebut membuat penanganan karhutla membutuhkan kerja sama seluruh pihak. Menurutnya, karhutla di Sumsel terjadi akibat dua faktor utama, yakni faktor manusia dan faktor alam.
Dalam penanganannya, Pemprov Sumsel menjalankan sejumlah strategi. Salah satunya melalui satgas darat yang melakukan monitoring berdasarkan hasil investigasi di lapangan.
Hasil pemantauan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan upaya pemadaman pada sejumlah titik api yang ditemukan.
Selain satgas darat, Pemprov Sumsel juga mengerahkan satgas udara. Upaya pemadaman dari udara dilakukan melalui teknologi water bombing.
Deru mengatakan, satu unit helikopter dapat melakukan sekitar 30 hingga 40 kali water bombing dalam sehari untuk menjangkau titik-titik hotspot yang tersebar di wilayah Sumsel.
Saat ini, Sumsel memiliki lima unit helikopter untuk mendukung penanganan karhutla. Dari jumlah tersebut, tiga unit dalam kondisi aktif, sementara dua unit lainnya masih menjalani perawatan.
Bahkan, salah satu helikopter aktif tersebut dipinjamkan ke Lampung untuk membantu penanganan kebakaran di wilayah tersebut.
Selain pemadaman melalui darat dan udara, Pemprov Sumsel juga melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mendorong terjadinya hujan di wilayah yang membutuhkan.
Terkait bantuan Presiden sebesar Rp100 miliar untuk penanganan karhutla, Deru menjelaskan anggaran tersebut telah dibagi sesuai peruntukannya.
Baca Juga :Geger Magrib Berdarah di Rawas Ulu Muratara, Suami Tikam Manatan Istri dan Adik Ipar
Sebanyak Rp30 miliar dialokasikan untuk satgas penanganan karhutla Pemprov Sumsel. Sementara Rp70 miliar lainnya dialokasikan untuk penanganan karhutla di empat kabupaten.
Rinciannya, Rp15 miliar untuk Kabupaten Ogan Ilir, Rp15 miliar untuk Banyuasin, Rp20 miliar untuk Musi Banyuasin (Muba), dan Rp20 miliar untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Deru menegaskan, penggunaan anggaran tersebut harus mengikuti petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan pemerintah pusat. “Tidak boleh berimprovisasi dalam hal pembelanjaannya,” tegasnya.
Saat ini, proses pengadaan sejumlah peralatan penanganan karhutla tersebut masih berlangsung melalui tahapan pelelangan.
Menurut Deru, proses tersebut harus dilakukan secara akuntabel agar bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Menariknya, di sela-sela aksi mahasiswa, Herman Deru juga menandatangani petisi yang berisi tuntutan mahasiswa UIN Raden Fatah agar pemerintah segera mengatasi bencana karhutla dalam waktu 5×24 jam.
Penandatanganan petisi tersebut menjadi salah satu poin penting dalam aksi damai ribuan mahasiswa.
