Alasan pemda ketika ditanya soal anggaran. Mereka butuh dana juga untuk program lain, seperti membangun jalan yang katanya juga digunakan peserta didik.
Tata Kelola Guru Diatur Pusat dan Daerah
Untuk mengatasi masalah tersebut, Presiden Prabowo melalui Kemendikdasmen memasukkan pengelolaan guru dalam RPJM dan RPJP.
Ke depan Kemendikdasmen akan menjadi pengusul formasi dan berwenang meredistribusi guru ASN, termasuk dari sekolah swasta ke swasta lagi, serta dari daerah berlebih ke daerah kekurangan, termasuk lintas provinsi.
Dengan tata kelola baru ini, diakuinya, Kemendikdasmen bisa menutupi kekurangan guru ASN.
Prof Nunuk menambahkan, setiap tahun ada 60 ribu – 70 ribu guru ASN pensiun. Kursi kosong itu, harus diisi lewat rekrutmen CPNS, bukan PPPK.
BKN dan KemenPANRB Belum Bahas Detail CPNS 2026
Terpisah Wakil Kepala BKN Suharmen menyebut pembahasan CPNS 2026 termasuk sekolah kedinasan belum dilakukan.
Pemerintah saat ini masih fokus pada rekrutmen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Sekolah Rakyat.
Deputi SDM Aparatur KemenPANRB Aba Subagja juga menegaskan pengadaan CPNS 2026 belum dimulai.
“Ditunggu saja, kalau ada seleksi akan diumumkan resmi,” ujarnya.
Sementara itu, BKN memastikan seleksi kompetensi PPPK Sekolah Rakyat berbasis CAT akan dimulai 13 Juli 2026 secara transparan dan akuntabel.
