Temuan valuta asing dalam jumlah besar juga menjadi perhatian. Yunus mengingatkan bahwa alat pembayaran sah di Indonesia adalah rupiah, sehingga keberadaan valas dalam jumlah signifikan perlu diuji dalam proses penyidikan.
Lokasi penyimpanan barang bukti pun dinilai janggal. Aset disimpan di dalam brankas yang ditutup tembok. Ini juga bisa menjadi petunjuk kuat dalam perkara TPPU.
Febrie Adriansyah Resmi Tersangka
Polda Metro Jaya bersama Korps Tipikor Polri telah menetapkan Febrie sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU terkait pengelolaan dana ASABRI.
Baca Juga : Status Tersangka, Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah Diperiksa Kejagung, Didampingi Hotman Paris
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyatakan penetapan tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti yang cukup.
Keputusan itu diambil setelah gelar perkara secara terbuka dan akuntabel. Selain itu berdasarkan keyakinan penyidik terkait dua alat bukti yang cukup.
Kemudian melalui proses gelar perkara statusnya ditingkatkan menjadi tersangka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam penggeledahan di sejumlah titik seperti gerai money changer, Cafe de’Clan Signature Cipete, hingga rumah Febrie di Sentul, penyidik menyita barang bukti berupa 74 kg emas batangan, uang tunai, dan valuta asing senilai miliaran rupiah.
Kini seluruh proses penyidikan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Kejagung membentuk ‘Tim 9’ yang mayoritas anggotanya merupakan mantan penyidik KPK untuk menangani kasus ini.
Baca Juga : 24 PPPK Paruh Waktu Pemprov Bengkulu Mundur, BKD Pastikan Pelayanan Tetap Normal
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna memastikan penanganan dilakukan hati-hati dan sesuai hukum acara.
Budi Hermanto juga menyebut Presiden Prabowo Subianto memberi atensi langsung terhadap pengusutan kasus besar termasuk ASABRI, Krakatau Steel, hingga dugaan korupsi batu bara.
Budi mengaku pengungkapan kasus ini merupakan atensi Presiden agar kasus-kasus korupsi segera diungkap dan diproses secara hukum.
Artikel ini dirangkum LIPOSONLINE.COM dari keterangan ahli hukum dan rilis resmi aparat penegak hukum.
