LIPOSONLINE.COM – Polda Sumatera Selatan memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi kepada masyarakat.
Komitmen itu disampaikan melalui Rapat Koordinasi Pengawasan Pendistribusian dan Penjualan BBM di SPBU pada Selasa, 21 Juli 2026.
Kegiatan ini merupakan dukungan nyata terhadap program prioritas Presiden RI dalam menjaga ketahanan energi nasional, stabilitas ekonomi, serta memastikan BBM subsidi disalurkan secara tepat sasaran, aman dan berkeadilan.
Rapat dipimpin Wakil Kepala Polda Sumsel Brigjen Pol Rony Samtana, berlangsung di Ruang Vicon Lantai 2 Gedung Presisi Polda Sumsel.
Baca Juga : Bank API vs Payment Gateway: Functions, Security, Risks, and the Future in Indonesia
Hadir dalam kegiatan tersebut Pejabat Utama Polda Sumsel, Pemprov Sumsel, Kodam II/Sriwijaya, Korem 044/Garuda Dempo, Kejati Sumsel, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Hiswana Migas, dan instansi terkait lainnya.
Sinergi Antas Instansi Cegah Penyimpangan
Rakor ini bertujuan membangun sinergi antar lembaga dalam mengawasi distribusi dan penjualan BBM subsidi agar sesuai aturan.
Baca Juga : Polda Sumsel Buka Diklat Bintara SPKT 2026, Cetak Polisi Humanis dan Profesional
Dengan pengawasan terpadu, Polda Sumsel bersama seluruh pemangku kepentingan berupaya mencegah potensi penimbunan, penyalahgunaan BBM subsidi, hingga praktik ilegal yang merugikan negara dan masyarakat.
Wakapolda menegaskan pengawasan BBM subsidi adalah bagian dari komitmen Polri mendukung kebijakan pemerintah.
Jendra Bintang Satu itu memastikan seluruh proses distribusi BBM diawasi secara optimal melalui sinergi dengan Pemda, TNI, Pertamina dan seluruh pemangku kepentingan.
Hal ini sebagai bentuk komitmen Polri dalam mendukung program prioritas pemerintah dan menjaga stabilitas nasional.
Jaga Stabilitas Pasokan dan Ekonomi Daerah
Pengawasan energi dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan BBM di Sumsel. Ketersediaan energi yang aman akan mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, sektor transportasi, distribusi logistik, dunia usaha, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain membahas mekanisme pengawasan, forum ini juga menyamakan persepsi antar instansi agar pengawasan di lapangan lebih efektif.
