LIPOSONLINE.COM – Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Pro Rakyat 11 (GPPR 11) menggelar aksi demo di depan Kantor Bappeda Kabupaten Musi Rawas pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Kedatangan mereka bertujuan untuk menuntut keterbukaan informasi terkait pengelolaan anggaran instansi tersebut dari periode 2024 hingga 2026.
Koordinator aksi, M. Rifai, menyuarakan desakan agar Bupati Musi Rawas segera mengevaluasi sekaligus mencopot Kepala Bappeda (Kaban) dan Sekretaris Bappeda (Sekban).
Menurutnya, kepemimpinan saat ini terkesan tertutup dan kurang akuntabel dalam mengelola keuangan daerah.
Ia menyarankan agar para pimpinan instansi tersebut mengundurkan diri jika tidak mampu menjalankan asas transparansi.
Baca Juga :Technology Abstraction Layers in Modern Banking Systems
Merespons tuntutan aksi, Kepala Bappeda Musi Rawas, Ichsanuddin, menegaskan bahwa penentuan atau pencopotan jabatan sepenuhnya merupakan wewenang Bupati dan Sekda. Ia mengaku hanya menjalankan tugas yang diberikan pimpinan.
Mengenai desakan penataan ulang anggaran 2024–2025, Ichsanuddin menjelaskan bahwa seluruh laporan keuangan dan fisik telah diaudit oleh BPK serta Inspektorat, dan telah termuat dalam LKPJ Bupati.
Menariknya, Ichsanuddin mengaku siap jika memang harus diberhentikan dari jabatannya.
Sambil mengutip Surah Al-Fajr ayat 27-30, ia mengungkapkan bahwa tanggung jawab jabatan sangat berat hingga ke akhirat.
“Kalau saya dicopot, saya ucapkan Alhamdulillah, saya bersyukur,” ujarnya.
Baca Juga :Satresnarkoba Polres Muratara Tangkap Kurir 51,53 Gram Sabu di Sukomoro
Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan ketat personel Polres Musi Rawas tersebut ditutup dengan penyerahan pembersih telinga (cotton bud) dari massa unjuk rasa kepada pejabat Bappeda, sebagai bentuk sindiran agar pimpinan lebih peka terhadap aspirasi publik.
