LIPOSONLINE.COM — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) desak pemerintah keluarkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi anggaran pendidikan dalam APBN.
Desakan tersebut setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mewajibkan pemerintah memisahkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi anggaran pendidikan dalam APBN.
Putusan MK dengan Nomor Perkara 40/PUU-XXIV/2026 tersebut dibacakan dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026.
Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa Program MBG tidak lagi dapat dimasukkan ke dalam definisi operasional penyelenggaraan pendidikan, sehingga anggarannya wajib dipisahkan paling lambat pada APBN Tahun Anggaran 2028.
Baca Juga : Info Terbaru CPNS 2026, Kapan Pendaftaran Dibuka?
Koordinator Bidang Sosial dan Politik BEM UI, Hafidz Haernanda, menilai putusan tersebut sebagai kemenangan yang semu.
Menurutnya, pemerintah dan DPR seharusnya tidak perlu menunggu hingga dua tahun ke depan untuk merealisasikan pemisahan anggaran tersebut.
Mengingat dampaknya yang selama ini dirasakan langsung oleh dunia pendidikan, mulai dari minimnya perbaikan fasilitas sekolah hingga belum optimalnya kesejahteraan guru.
BEM UI pun mendesak agar anggaran MBG dikeluarkan dari pos pendidikan sesegera mungkin pada tahun ini juga, tanpa harus menunggu tenggat waktu yang diberikan MK.
Baca Juga :Alasan Penetapan 2 Direktur Jadi Tersangka Kecalakaan Maut Bus ALS dan Truk BBM
Hafidz menyayangkan alasan yang disampaikan MK bahwa pemerintah belum sempat merancang ulang APBN 2026.
Sebab menurutnya hal itu justru menunjukkan pemerintah dan MK saling memahami satu sama lain, sementara masyarakat yang menanggung dampak persoalan ini justru diabaikan.
Tidak hanya soal anggaran pendidikan, BEM UI juga mengingatkan agar pemisahan anggaran MBG nantinya tidak berpindah membebani sektor lain.
