10 Dapur MBG di Sumsel Masih Suspend, Diantaranya Ada di Muratara

oleh
MBG
10 SPPG MBG di Sumsel masih suspend. KPPG Palembang sebut belum penuhi standar IPAL. Program MBG sudah jangkau 2 juta penerima

LIPOSONLINE.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Selatan terus diperluas. Namun hingga saat ini masih ada 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang berstatus suspend sementara.

Kepala KPPG Palembang Nurya Hartika mengatakan, ke-10 SPPG yang masih disuspend berada di Kabupaten OKI, Musi Rawas Utara (Muratara), dan Kota Palembang.

Status suspend diberikan sementara sambil menunggu peninjauan dari koordinator regional dan koordinator wilayah di masing-masing daerah.

“Untuk sementara tetap kita tinjau. Memang harus memenuhi persyaratan seperti IPAL-nya harus sudah sesuai standar, kemudian infrastrukturnya untuk limbah juga harus memenuhi,” kata Nurya kepada wartawan usai rakor di Griya Agung, Kamis 13 Agustus 2026.

Baca Juga :Polda Sumsel Musnahkan Narkoba Rp1,6 Miliar, Selamatkan 27 Ribu Jiwa

Ia menegaskan, pemenuhan standar ini bagian dari pengawasan agar makanan yang diproduksi memenuhi aspek keamanan dan kebersihan.

834 SPPG Beroperasi, 794 Kantongi SLHS

Hingga kini program MBG sudah menjangkau 17 kabupaten/kota di Sumsel dengan total penerima manfaat 2.036.667 orang.

Dari total tersebut, 834 SPPG sudah beroperasi. Sebanyak 794 SPPG di antaranya telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sementara yang masih proses ada sekitar 877.

Baca Juga :AI Risk Management: Building Safer and More Responsible AI Systems

”Tapi memang ada beberapa SPPG yang belum operasional dan masih tahap operasional,” jelas Nurya.

Gubernur Herman Deru: Sanitasi Jadi Kunci

Gubernur Sumsel Herman Deru menekankan pentingnya aspek sanitasi dan kebersihan dalam program MBG karena berkaitan langsung dengan kesehatan penerima.

Sanitasi kebersihan menurut Herman Deru sangat penting agar menu yang disajikan higienis. Namun yang paling penting kata Deru, kesegaran bahan makanan sampai ke anak-anak, dan itu ada standarnya.

Baca Juga :Program Jembatan Merah Putih Polri: Pangkas Jarak 4,5 KM di Sembawa

Ditambahkan Deru, Pemda punya tanggung jawab mengawal MBG tidak hanya dari sisi gizi, tapi juga kualitas makanan dan keberlanjutan pasokan bahan pangan.

Ia menyebut distribusi MBG di Sumsel secara umum sudah lebih baik. Masalah distribusi di wilayah jauh yang sempat terjadi di awal kini sudah lebih terukur.

Deru juga mengingatkan agar perluasan MBG tidak mengganggu pasokan pangan rumah tangga atau memicu kenaikan harga.

“Jangan sampai mengakibatkan inflasi. Kalau di Sumsel kita sudah teruji ada GSMP. Jadi dapur tidak bersaing dengan ibu rumah tangga, karena ibu rumah tangga punya kemandirian untuk memasok dapur rumah tangganya,” pungkasnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.